jump to navigation

Desember 15, 2009

Posted by adiwidia in EKONOMI.
Tags:
trackback

EKONOMI KELAS 11 SMA (untuk Prog Penyetaraan Paket C “Adiwidia”)

BAB II

APBN dan APBD

 

  1. A.     APBN

APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari– 31 Desember) pada tahun tertentu, yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada dasarnya tujuan dari penyusunan APBN ialah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Selain itu, penyusunan APBN juga memiliki tujuan untuk:

  1. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas;
  2. meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah;
  3. membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal;
  4. memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja;
  5. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

 

Fungsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tiga fungsi.

a. Fungsi alokasi

APBN memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhan. Perolehan pajak, misalnya, dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, jalan, jembatan dan kepentingan umum lainnya.

b. Fungsi distribusi

APBN yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat, berupa subsidi, premi, dan dana pensiun.

c. Fungsi stabilitas

Pelaksanakan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan (tertib anggaran) akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional. Dengan kata lain, menciptakan kestabilan perekonomian nasional.

4. Prinsip dan Asas Penyusunan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

  1. Prinsip anggaran berimbang, yaitu sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan pinjaman luar negeri.
  2. Prinsip dinamis

1). Anggaran dinamis absolut, yaitu peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai.

2). Anggaran dinamis relatif, yaitu semakin kecilnya persentase ketergantungan pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri.

3. Prinsip fungsional, yaitu pinjaman luar negeri hanya untuk membiayai pengeluaran pembangunan, bukan untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin dinamis anggaran dalam pengertian relatif, semakin baik tingkat fungsionalitas terhadap pinjaman luar negeri.

 

Asas yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi:

  1. asas kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap;
  2. asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas;
  3. asas penajaman prioritas pembangunan, artinya mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat.

 

Proses Penyusunan APBN

Sejak disahkannya UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN mengalami perubahan dalam proses penganggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Berikut tahapan proses perencanaan dan penyusunan APBN.

a. Tahap pendahuluan

1.Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise.

Asumsi dasar APBN meliputi:

a. pertumbuhan ekonomi,

b. tingkat inflasi,

c. nilai tukar rupiah,

d. suku bunga SBI tiga bulan,

e. harga minyak internasional, dan

f. lifting.

  1. Mengadakan rapat komisi antarkomisi masing-masing dengan mitra kerjanya (departemen/lembaga teknis).
  2. Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah.

 

b. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN

  1. Tahapan ini dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan.
  2. Selanjutnya, membahas baik antara menteri keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen/ lembaga teknis terkait.
  3. Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek/kegiatan.
  4. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember.
  5. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa Keputusan Presiden (Kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor/pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan Surat permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN).

 

c. Tahap pengawasan APBN

  1. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah.
  2. Sebelum berakhirnya tahun anggaran (sekitar bulan November), pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN) yang paling lambat dilakukan lima belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaaan perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) tahun anggaran bersangkutan

6. Struktur APBN

Format APBN yang sekarang ini sudah disesuaikan dengan format I-Account GFS IMF Standard, yang terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu

1. sisi penerimaan,

2. sisi pengeluaran, dan

3. sisi pembiayaan.

B.     APBD

1. Pengertian

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam:

  1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.

3. Tujuan

Tujuan penyusunan APBD adalah

  1. membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah;
  2. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan;
  3. memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja;
  4. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.

4. Fungsi

APBD memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Fungsi otorisasi.

b. Fungsi perencanaan, melalui APBD, pemerintah daerah dapat:

1).        merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;

2).        merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;

3).        mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;

4).   menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

  1. Fungsi pengawasan, dengan APBD dapat dihindari adanya overspending, underspanding, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
  2. Fungsi alokasi, APBD memuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat.
  3. Fungsi distribusi, APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas, APBD sebagaianggaran sektor publik juga memiliki fungsi sebagai:

  1. alat kebijakan fiskal, artinya APBD digunakan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi-estimasi ekonomi;
  2. alat koordinasi dan komunikasi menjadi alat koordinasi antarbagian dalam pemerintah sebab proses penyusunan anggaran melibatkan setiap unit kerja pemerintah;
  3. alat penilaian kinerja dari eksekutif sebagai budget holder oleh legislatif pemberi wewenang, kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran;
  4. alat motivasi untuk bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, target anggaran hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi dan tidak terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai;
  5. alat politik menjadi dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik,
  6. alat menciptakan ruang publik baik masyarakat, LSM, perguruan tinggi,dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya yang memungkinkan untuk terlibat dalam proses penganggaran.

 

 

C Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

 

 

 

 

D Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

 

 

  1. 1.      Pemerintah Daerah

 

 

 

E.  Kebijakan Fiskal

1. Pengertian

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.

2. Tujuan

Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan:

a. meningkatkan laju investasi;

b. meningkatkan kesempatan kerja;

c. mendorong investasi optimal secara sosial;

d. meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional.

3. Fungsi

Kebijakan berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk:

a. mempertinggi penggunaan sumber daya;

b. memperbesar penanaman modal

4. Instrumen Kebijakan Fiskal

Secara umum kebijakan fiskal dapat dijalankan melalui empat jenis pembiayaan.

a. Anggaran belanja seimbang

Cara yang dilakukan ialah dengan menyesuaikan anggaran dengan keadaan. Tujuannya untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang. Jika terjadi ketidakstabilan ekonomi maka digunakan anggaran defisit sedangkan dalam masa inflasi digunakan anggaran surplus. ebijakan anggaran yang digunakan setiap negara berbeda satu ama lain tergantung pada keadaan perekonomian dan arah yang endak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kita mengenal ada empat macam anggaran. .

  1. Anggaran berimbang adalah suatu bentuk anggaran dengan umlah realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi engeluaran negara. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan erekonomian dan anggaran. Pemerintah kita menerapkan nggaran berimbang pada masa Orde Baru.
  2. Anggaran defisit adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah ealisasi pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasi engeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untuk efisit.Pemerintah kita menerapkan anggaran defisit ini sejaktahun 2000. Ada empat cara untuk mengukur defisit anggaran,yaitu
    1. defisit konvensional, yaitu devisit yang dihitung berdasarkanselisih antara total belanja dan total pendapatan, termasuk ibah;
    2. defisit moneter, yaitu selisih antara total belanja pemerintah di luar pembayaran pokok/utang) dan total pendapatan di luar penerimaan utang);
    3. defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam ilai riil dan bukan nilai nominal;
    4. defisit primer, yaitu selisih antara belanja (di luar pembayaran okok dan bunga utang) dan total pendapatan.
    5. Anggaran surplus adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah ealisasi pendapatan negara lebih besar daripada jumlah realisasi engeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untuk srplus, dengan cara tidak semua penerimaan digunakan untuk blanja sehingga terdapat tabungan pemerintah. Anggaransemacam ini cocok digunakan apabila keadaan perekonomianmengalami inflasi.
    6. Anggaran dinamis adalah suatu bentuk anggaran dengan padasisi penerimaan dari tahun ke tahun ditingkatkan dan terbuka pulakemungkinan sisi pengeluaran yang meningkat sehingga anggaranpendapatan dan belanja negara selalu kembali dalam keadaanseimbang. Sisi penerimaan dapat ditingkatkan dari tabunganpemerintah yang terus bertambah, peningkatan penerimaan pajak,atau berasal dari pinjaman pemerintah.

b. Stabilisasi anggaran otomatis

Dengan stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintahlebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paketprogram. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaranbelanja surplus dalam keadaan kesempatan kerja penuh.

c. Pengelolaan anggaran

Tokoh yang mengemukakan pendekatan pengelolaan anggaran iniialah Alvin Hansen. Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomiannasional, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan danpinjaman merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk itu diperlukan anggaran berimbang dengan resep jika masadepresi ditempuh anggaran defisit, sedangkan jika masa inflasi,digunakan anggaran surplus.

d. Pembiayaan fungsional

Tokoh yang mengemukakan pendekatan pembiayaan fungsionalini ialah A.P. Liner. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatankerja. Cara yang ditempuh ialah pembiayaan pengeluaran pemerintah itentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh secaralangsung terhadap pendapatan nasional. Pada pendekatan ini sektorpajak dan pengeluaran pemerintah menjadi hal yang terpisah.Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untukmeningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengaturpengeluaran pihak swasta.

 

5. Kebijakan Fiskal dan Pembangunan

Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan hati-hati dapat mempercepatproses pembangunan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan, antaralain sebagai berikut.

  1. Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hatihati,yaitu selalu menjaga pengeluaran dan penerimaan dalam keadaanseimbang dan menghindari pengeluaran yang berlebihan.
  2. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memengaruhi sumber dayaekonomi melalui dua cara.
  1. Pembelanjaan pemerintah di satu sektor akan dapat menggalakkanpenanaman modal di sektor tersebut, sedangkan pajak yangtertinggi yang dikenakan pada satu sektor akan menurunkangairah perusahaan untuk memperluas usahanya.
  2. Pemberian rangsangan fiskal kepada pengusaha tertentu, misalnyapemberian modal dengan syarat yang ringan, pembebasansementara pajak, pengurangan atau pembebasan pajak impormodal dan bahan baku.

c.  ebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkandalam pembangunan.

 

6. Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berpijak pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dantugas perbantuan),pengaturan hubungan fiskal (keuangan) antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan atas empat prinsip.

  1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalamrangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
  2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalamrangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
  3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintahdaerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugasperbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau olehpemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yangmenugaskan.
  4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi,pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.
  5. Pada kenyataannya, hubungan fiskal antara pemerintah pusat danpemerintah daerah masih ditandai oleh tingginya kontrol pemerintah pusatterhadap proses pembangunan daerah atau terjadi ketergantungan fiskal.Hal ini tercermin dari:
    1. rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatandaerah dibandingkan dengan besarnya subsidi yang diberikan olehpemerintah pusat;
      1. dominannya subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adapun penyebab terjadinya ketergantungan fiskal, antara lain:

  1. kurang berperannya perusahan daerah sebagai sumber pendapatandaerah;
  2. tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat;
  3. pajak daerah yang cukup beragam hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan;
  4. adanya kekhawatiran apabila daerah memiliki sumber keuangan yangtinggi, hal itu akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;
  5. kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah.
Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: